Kamis, 02 Juni 2016 - 20:44:12 WIB
KUNJUNGAN KERJA SEKRETARIS DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM KE PROVINSI PAPUA BARAT
Diposting oleh : TNTC
Kategori: Hot News - Dibaca: 918 kali

Rabu, 1 Juni 2016 Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Sekditjen Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan kunjungan kerja dalam rangka memperkenalkan dua UPT baru Kementerian LHK yaitu Balai Penegakan Hukum dan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan wilayah Maluku dan Papua.

Perkenalan UPT baru ini dilaksanakan di ruang rapat kantor Gubernur dihadiri oleh Gubernur Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Asisten bidang pembangunan Nico Tike beserta kepala SKPD terkait yaitu Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan, Dinas Perdaganagan, Bapeda, Biro keuangan Inspektorat Provinsi,  Universitas Papua dan Kepala UPT Kementerian LHK lingkup wilayah Provinsi Papua Barat.  Dihadapan Gubernur, Sekditjen Gakum memperkenalkan kepala Balai Penegakan Hukum,  Drs. A. Hans Atururi, M.H dan kepala Balai PPI dan Karhutla, S. Christian Mambor, S.Hut.

Balai Penegakan Hukum dan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutla memiliki cakupan wilayah kerja: Papua, Papua Barat dan Maluku. Wilayah kerja yang luas menurut sekditjen Gakum adalah pekerjaan yang berat mengingat perambahan kawasan hutan, perdagangan satwa liar dan hotspot kebakaran hutan meningkat akhir-akhir ini. Penanganan permasalahan tersebut membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah. Kehadiran Balai Gakum dan Balai PPI dan Karhutla ini tidak untuk mengambil alih tupoksi pemerintah daerah, namun lebih memperkuat kebijakan pemerintah dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan sehingga harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan.

Gubernur Provinsi Papua Barat mengapresiasi pembentukan dua UPT baru, Balai Gakum dan Balai PPI dan Karhutla. Bertambahnya UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapakan mampu mengurangi laju kerusakan hutan dan lahan kemudian dapat mensejahterakan masyarakat di Papua. UPT Kementerian LHK lingkup wilayah provinsi Papua Barat sebelumnya sudah ada tujuh balai, Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Balai Besar KSDA Papua Barat, Balai Penelitian Kehutanan, Balai  Pengelolaan Hutan Produksi wilayah XVIII, BPKH wilayah XVII, BP DAS Remu Ransiki dan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan. (ro)

Pertemuan denganUPT

Pertemuan dengan Gubernur Papua Barat




0 Komentar :