Jumat, 13 Mei 2016 - 06:27:52 WIB
Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI dan Dirjen KSDAE ke Papua Barat
Diposting oleh : TNTC
Kategori: Hot News - Dibaca: 32279 kali

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat berkaitan alih fungsi kawasan hutan yang masuk dalam Dampak Penting dan Cakupan Luas serta bernilai Strategis (DPCLS) menjadi salah satu agenda kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Komisi IV yang membidangi masalah Pertanian, Pangan, Maritim dan Kehutanan ke Provinsi Papua Barat pada Rabu 11 Mei 2016. Dalam kunjungannya ke Papua Barat didampingi juga beberapa Eselon I mitra kerja komisi IV dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pada pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua Barat Bapak Abraham Oktavianus Atururi beserta kepala SKPD, ketua Tim Herman Khaeron mengatakan, alih fungsi hutan dalam RTRW merupakan  persoalan yang serius, karena alih fungsi hutan harus berdampak luas terhadap pembangunan yang harusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan aspek kelestarian alam, jangan sampai berdampak buruk bagi masyarakat dan rusaknya sumber daya alam. Beberapa potensi yang dapat dikembangkan, lahan padang ternak di Kabupaten Sorong dan jasa lingkungan di Kabupaten Raja Ampat.

Dalam Undang-undang nomor 41 1999 tentang Kehutanan pasal 19, istilah alih fungsi hutan dikenal sebagai perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Alih fungsi kawasan hutan ini untuk mendukung kepentingan di luar kehutanan, seperti pertanian, perkebunan dan non kehutanan lainnya. Oleh karena itu, anggota Komisi IV DPR RI memandang perlu melakukan verifikasi ulang rencana alih fungsi kawasan hutan tersebut yang berkaitan dengan revisi Renacana Tata Ruang Wilayah provinsi Papua Barat.

Direktur jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Dirjen KSDAE) Kementerian LHK yang mendampingi anggota komis IV DPR RI, Bapak Dr. Tachrir Fathoni mengatakan, Provinsi Papua Barat sangat kaya akan sumber daya alam dan strategis dijadikan ecotourism. Oleh karena itu perlu ada sinergitas pengelolaan kawasan hutan di Provinsi ini. Lebih lanjut beliau meminta dukungan Gubernur Provinsi Papua Barat berkaitan Balai Diklat kehutanan dan SMK Kehutanan di Manokwari agar menetapkan statusnya karena Kementerian LHK membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas yang akan ditempatkan di KPH-KPH melalui program Bakti rimbawan dan juga di Perum Perhutani di Jawa. (ro/ranogistira).

pertemuan dengan gubernur PapuaBarat

foto bersama UPT Papua Barat




0 Komentar :